Bupati, Jadi Pejabat Harus Paham Tupoksi, Cerdas, Produktif dan Inovatif. “Jangan Menunggu Perintah, Baru Bekerja”

  • Senin, 22 Februari 2021 - 22:51:24 WIB
  • Administrator
Bupati, Jadi Pejabat Harus Paham Tupoksi, Cerdas, Produktif dan Inovatif.  “Jangan Menunggu Perintah, Baru Bekerja”

CARI SOLUSI : Bupati Kubar FX Yapan (kiri) dan Wabup Kubar Edyanto Arkan (kanan) berkoordinasi bersama pejabat di lingkungan Pemkab Kubar, usai  rakor aset Pemkab Kubar, di Balai Agung ATJ, Kantor Setkab Kubar.

SENDAWAR-Bupati Kubar FX Yapan menegaskan, kepada perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kubar yang sudah dipercaya dan diberi jabatan harus paham tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya masing-masing.

“Tidak usah menunggu perintah. Bekerjalah, sesuai dengan Standar Opersional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan, baik eselon II, III dan IV, apalagi di masa pandemi covid-19 ini,”kata Bupati, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) aset Pemkab Kubar, di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kantor Setkab Kubar, pada 19 Februari 2021.

Bupati menyampaikan, banyak aset dimiliki Pemkab Kubar yang bisa meningkatkan PAD. Diantaranya, Pelabuhan Jelemuq dan Pelabuhan Royok. Untuk itu, kepala PD itu harus membuat terobosan dan mencari solusinya. “Jangan pemimpin (bupati) mencari solusinya,”tegasnya lagi.

Untuk hal ini, bisa bekerjasama dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubar serta cari pedoman-pedomannya. Kalau tidak ada, berkoordinasi dengan daerah lainnya.

PD harus jeli melihat peluang-peluang yang ada. Harus cari informasi sesuai tupoksi nya dan koordinasi sesuai dengan jenjangnya dari asisten, sekda dan wabup. “Kami ingin diakhir jabatan nanti, ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak sehingga berfaedah hingga kapanpun ,”ucapnya.  

Wabup Kubar Edyanto Arkan menginginkan aset yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan, apabila dikelola dengan baik dan tidak melanggar ketentuan hukum atau tidak berbenturan dengan ketentuan hukum. Contohnya, aset yang dimiliki, seperti Pelabuhan Jelemuq dan Pelabuhan Royok.

Untuk operasionalnya harus dilengkapi dengan masterplan perencanaan, baru pelabuhan itu mendapat persetujuan dari badan yang memiliki otoritas.

Melengkapi ini tentu tidak berhenti pada suatu tahapan, harus berlanjut dan berkesinambungan.

Sementara ini, pelabuhan itu mungkin bisa digunakan bukan sebagai pelabuhan operasional terus-menerus. Tetapi sekali waktu, misalnya kalau ada bongkar muat kendaraan alat berat, bisa diminta semacam rekomendasi yang sifatnya dispensasi.

Coba tanya nanti dengan daerah lain yang menggunakan itu? Kalau tidak ada, baru lah minta bantuan ke Kementerian Keuangan atau Dirjen Perhubungan. Mungkin dispensasi itu ada dan sifatnya tidak terus menerus.

Bisa juga ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Muara Jawa yang membidangi untuk sungai Mahakam dan sekitarnya. Untuk memperkuat itu, bisa juga meminta rekomendasi dari Pemprov melalui Biro Ekonomi.

Kenapa ini muncul di pemikiran? Karena kita melihat saat ini, telah terjadinya penurunan pendapatan dari pusat. Makanya, kita harus lebih kreatif mencari jalan atau solusi dengan merealisasikannya semua potensi aset yang dimiliki secara maksimal.“Sehingga meningkatkan potensi tersebut berupa PAD,”ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah  Sekkab Kubar Ayonius, Plt Asisten 1 Sekkab Kubar Faustinus Syaidirahman, Plt Asisten 2 Sekkab Kubar Nopandel dan kepala PD serta pejabat esselon, di lingkungan Pemkab Kubar.(hms6) 

 

  • Senin, 22 Februari 2021 - 22:51:24 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya