Lima Fraksi DPRD Kubar Setuju Dan Dukung Lima Raperda Diajukan Pemerintah

  • Selasa, 23 November 2021 - 07:12:58 WIB
  • Administrator
Lima Fraksi DPRD Kubar Setuju Dan Dukung Lima Raperda Diajukan Pemerintah

Paripurna --- Fraksi DPRD Menyerahkan Dokumen Pemandangan Umum Setelah Dibacakan Dalam Rapat Paripurna XX Masa Sidang III Tahun 2021 Di Ruang Sidang Utama Kantor Dewan.

SENDAWAR – Lima Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Barat setuju dan mendukung lima rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah, kelima fraksi meminta agar segera dilakukan pembahasan untuk peraturan daerah yang diajukan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat paripurna XX Masa sidang III Tahun 2021 untuk mendengarkan pemandangan umum Fraksi tentang Raperda pemerintah dan pembentukan pansus Raperda Pemerintah di ruang sidang utama kantor dewan yang dipimpin langsung ketua DPRD Ridwai SH dan dihadiri sekretaris kabupaten Ayonius S Pd MM sebagai perwakilan Pemerintah kabupaten, Senin (22/11).

Aadpun lima Peraturan Daerah yang diajukan pertama Raperda Pemerintah tentang pengarus utamaan Gender, kedua Raperda pemerintah tentang Transmigrasi, ketiga Raperda Pemerintah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang peternakan dan kesehatan hewan, keempat Rapaerda Pemerintah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 09 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat dan kelima  Raperda pemerintah daerah tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 02 tahun 2013 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar kabupaten Kutai Barat. Turut hadir Perwakilan Kodim, Polres, Kejaksaan, Pengadilan serta Danlanud di Kubar.

Dalam kesempatan tersebut fraksi PDI Perjuangan menyampaikan kebutuhan akan aturan yang jelas, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dengan demikian diharapkan bisa memperhatikan aspek landasan seperti landasan sosiologi, landasan filosofi, landasan ekonomi dan landasan politis dalam penyusunan aturan agar dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur, tertib, dan pasti.

Selanjutnya Fraksi Golongan Karya menyampaikan dukungan dan meminta segera dilakukan pembahasan, dimana peraturan daerah merupakan penjelasan lebih lanjut  dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan upaya yang dilakukan pemerintah  dalam menyikapi kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam  dengan memperhatikan pendapatan dan belanja daerah agar berdaya dan berhasil guna dengan memperhatikan ciri khas dan potensi masing-masing daerah serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Fraksi Hanura mendukung sesuai dengan mekanisme yang ada tentu saja untuk membahas ke lima raperda, sehingga perlu dibentuk dan disahkannya Pansus sesuai dengan bidang masing-masing, oleh sebab itu Fraksi hanura mempersilahkan untuk membentuk dan mengesahkan Pansus Raperda yang akan bertugas untuk membahas Raperda.

Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera (AGS) menyambut baik dan memberikan perhatian yang tinggi terhadap lima raperda yang disampaikan pemkab kubar. AGS melihat adanya semangat dan keseriusan pemerintah untuk membuat dan memperbaharui produk hukum dalam hal ini peraturan daerah, guna mengatur mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat serta menjadi adanya kepastian hukum di Kabupaten Kutai Barat.

Fraksi Demokrat Nasdem Perindo (F DNP) juga menyampaikan support langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi dan memberdayakan banyak peluang ruang kewenangan terbuka yang berpotensi bagi daerah untuk melaksanakan unsur daerah demi kemajuan Kabupaten Kutai Barat menuju hari Esok Yang Lebih Baik Daripada Hari Ini.(KP10)

 

  • Selasa, 23 November 2021 - 07:12:58 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya