Perusahaan Wajib Bayar Pajak, Seratus Rupiah Sangat Berarti Untuk Pembangunan Kubar

  • Rabu, 24 November 2021 - 00:10:20 WIB
  • Administrator
Perusahaan Wajib Bayar Pajak, Seratus Rupiah Sangat Berarti Untuk Pembangunan Kubar

Optimalisasi PAD --- Kepala Bagian SDA Rita Nursandy Memimpin Langsung Rapat Optimalisasi Peningkatan PAD Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

SENDAWAR - Dalam upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagian SDA terus menggali potensi pajak terhadap tunggakan terhadap beberapa PT yang beroperasi di wilayah Kutai Barat dan dini dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sektor perkebunan. Rapat fasilitasi dan optimalisasi penerimaan PAD di Ruang Diklat kantor Bupati lantai III secara Virtual, Selasa (23/11).

Kepala SDA Rita Nursandy yang memimpin langsung rapat optimalisasi PAD  menuturkan hingga saat ini masih banyaknya perusahaan-perusahaan di Kubar yang belum menyelesaikan kewajiban khususnya dalam pembayaran pajak. Oleh sebab itu bagian SDA terus melakukan optimalisasi dan intensifikasi, karena seratus rupiah dari pajak sangat berarti untuk mendukung pembangunan di Kubar. Hadir secara langsung Sekretaris Bappenda, serta hadir secara virtual Bapenda Provinsi (UPTD Samsat), KP2Kp Sendawar dan perwakilan Dinas Perhubungan Kubar, DPMPTSP Kubar, Dinas Pertanian Kubar dan BP3D Kubar.

Tagihan yang disampaikan legal dan sah secara konstitusional, sehingga tidak ada alasan perusahaan  untuk tidak memenuhi kewajibannya.”Dalam hal ini tentu saja  pemerintah telah mengacu pada aturan Hukum. Dan perusahaan juga bisa memeriksa apakah administrasi pembayaran sah dan legal di lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan pajak”, terang Rita.

Lebih lanjut Kepala SDA Rita Nursandy menjelaskan tugas pemerintah membuka peluang bagi para investor dalam melaksanakan bisnis pengembangan di seluruh bidang karena ini juga bagian dari sinergitas upaya membangun Kubar . Namun disisi lain perusahaan harus wajib membayar pajak, dan bagi perusahaan perkebunan yang masih memiliki tunggakan pajak diharapkan bisa segera dilunasi dan berkoordinasi dengan Bappenda Kubar.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah kembali mengetuk hati manajemen perusahaan untuk melunasi tunggakan-tunggakan pajak, selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan di lapangan mengikuti tata aturan. Dan manajemen juga harus mendata dan meneliti hak-hak masyarakat, jika semuanya sudah mengikuti aturan tentu semuanya akan berjalan dengan baik ditengah masyarakat. Sekali lagi meminta agar pihak perusahaan melaporkan kendaraan-kendaraan milik perusahaan kepada pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian SDA sangat getol mengejar para pemegang izin usaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang lokusnya di kubar.  “Selama ini Perusahaan hanya membayar kewajiban kepada pusat namun kewajiban pajak di daerah, diabaikan oleh sebab itu Bagian SDA terus melakukan optimalisasi dimana pembayaran pajak di daerah juga harus dan wajib dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku,” terang Rita.

Seperti yang kita ketahui bersama sumber daya alam kutai barat baik tanah, hutan dan pertambangan telah banyak memberikan keuntungan kepada pihak swasta  seyogyanya juga wajib pajak untuk daerah harus dibayarkan secara maksimal untuk  membantu support pembangunan di Kubar.(KP10)

 

  • Rabu, 24 November 2021 - 00:10:20 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya