.JPG)
Persiapan Audit -- Bupati FX Yapan memberikan pengarahan terkait Audit Rinci BPK dan Pembayaran TPP ASN Tahun 2023.
SENDAWAR – Bupati FX Yapan SH MH minta kerjasama yang baik dari semua Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung proses Audit Rinci yang dilakukan oleh Tim BPK, tujuannya agar Kubar bisa mempertahankan opini WTP. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara rapat koordinasi pengarahan Bupati terkait audit rinci BPK dan Pembayaran TPP ASN Tahun 2023 di Auditorium Ajitulur Jejangkat, Jumat (17/3).
Selanjutnya Bupati FX Yapan SH MH menyampaikan audit yang dilakukan oleh BPK merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Turut hadir Sekretaris Kabupaten, Asisten, Staf Ahli, Inspektur Inspektorat, Kepala PD, Camat serta Kepala Bagian dan kepala seksi dilingkungan Pemkab Kubar.
Para pejabat harus tahu tugas dan fungsi, satu contoh kasi pendidikan di kecamatan yang mengkoordinir semua sekolah di wilayah kerjanya agar dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS betul-betul tepat, sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak menyampaikan laporan serta tidak membayar pajak.
Berkenaan dengan administrasi di setiap PD, hal tersebut adalah tanggungjawab dan fungsi Sekretaris PD, dimana sekretaris mengkoordinir para Kabid dan menggunakan manajemen waktu. Saat ini di PD manajemen waktu yang masih kurang, sehingga laporan kegiatan masih sering terlambat."Laporan/SPJ jangan ditunda dan di tumpuk, jika ditumpuk maka laporan tidak akan selesai, oleh sebab itu semua SPJ harus dituntaskan setiap triwulan," perintah Bupati.
PD harus betul-betul berpegang pada manajemen waktu. Jangan menganggap hal ini enteng, sehingga pembuatan laporan/SPJ ditunda-tunda sehingga tidak tuntas. Manajemen waktu harus diperketat, dan fungsikan semua Kabid, Kasi dan Operator. Berkaitan manajemen waktu jika memang sudah jalan dengan baik maka semua laporan pasti lengkap. Jika masih ada laporan/SPJ yang tidak lengkap tentu tugas Sekretaris tidak berfungsi/tidak ada koordinasi.
Dalam kesempatan yang sama Bupati mengajak semua PD untuk merubah pola, terutama dalam manajemen waktu agar bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi kedepan, agar tidak ada lagi temuan-temuan dalam pemeriksaan oleh BPK.
Secara khusus Bupati menghimbau meminta semua PD melayani dengan baik tim BPK yang akan melakukan pemeriksaan, satu contoh menyiapkan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pemeriksaan sehingga dalam proses pemeriksaan bisa segera diselesaikan, tegas Bupati.
Bupati juga meminta BKAD dan Inspektorat mencari payung hukum terkait biaya tes narkoba bagi ASN dan TKK di lingkungan Pemkab Kubar, jika dari hasil tes terbukti mengkonsumsi narkoba maka ASN atau TKK tersebut langsung diberhentikan.
Inspektur Inspektorat Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo menyampaikan berkenaan Audit Rinci BPK, maka PD diharapkan bisa menyiapkan dokumen yang diperlukan oleh BPK dalam pemeriksaan. Dan untuk tim BPK yang turun kelapangan, tentu akan didampingi oleh tim dari inspektorat dan BKAD.
Dalam audit BPK, kita berusaha untuk mempertahankan opini WTP untuk yang ke 8 kali secara berturut-turut. Dan dari hasil audit juga diharapkan tidak banyak memperoleh catatan,” tutup Belly.(KP10)