DPRD Kubar Gelar Rapat Paripurna, PUF Terhadap RPPA Tahun Anggaran 2023

  • Jumat, 21 Juni 2024 - 18:24:15 WIB
  • Administrator
DPRD Kubar Gelar Rapat Paripurna, PUF Terhadap RPPA Tahun Anggaran 2023

Suriapani, Fraksi Golkar DPRD Kubar (kanan) menyerahkan kepada Wakil Ketua I DPRD Kubar Ahmad Saiful (dua kiri) disaksikan Sekkab Kubar Ayonius (kiri) dan Wakil Ketua II DPRD Kubar Aula (tiga kiri) terkait PUF Terhadap RPPA Tahun Anggaran 2023 secara simbolis, pada Rapat Paripurna VII Sidang II Tahun 2024.

SENDAWAR-Wakil Ketua I DPRD Kutai Barat (Kubar) Ahmad Saiful pimpin Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi (PUF) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (RPPA) tahun anggaran 2023, di Ruang Sidang Paripurna, Kantor DPRD Kubar, Barong Tongkok, Rabu (19/6/2024).
Kegiatan tersebut, dihadiri Sekkab Kubar Ayonius, Wakil Ketua II DPRD Kubar Aula bersama anggota DPRD Kubar, forkopimda, perbankan dan pejabat pada perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kubar.
Potit, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kubar menyampaikan, secara umum bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola APBD 2023 telah memperlihatkan capaian yang membaik. Hal ini merupakan dampak nyata dari diterapkannya kebijakan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendapatan.
Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara menyeluruh. Kemudian, mengelola pendapatan daerah  berprinsipkan kehati-hatian, kecermatan, ketepatan dan ketaatan serta asas bruto,”terangnya.
Sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah, yang merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kami mendorong dan merekomendasikan agar pemerintah tetap bergegas untuk melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak.
Yakni, menjalin kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, memperluas tax-base pajak daerah dan menyelenggarakan sistem komputerisasi penerima daerah.
Prihal SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga di tahun anggaran 2023, jadi berapa pun jumlahnya, kiranya dapat dirincikan laporannya. Sebut misalnya, dari penghematan belanja, DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) hingga efisiensi pelelangan, karena ujung-ujungnya menyangkut uang rakyat,”ujarnya.
Suriapani, Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kubar memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja APBD pada masa mendatang. Yakni pertama, sistem pengawasan dan koordinasi internal perlu ditingkatkan. Kedua, meningkatkan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan APBD.
“Sesuai dengan fungsinya juga Fraksi Golkar akan tetap melakukan pengawasan dan mengawal tiga poin rekomendasi BPK sampai terselesaikan,”tegasnya.
Seviana, Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera (AGS) DPRD Kubar mengapresiasi dan memberi motivasi pada pemerintah daerah dalam upaya terus bertekad untuk meningkatkan PAD dalam rangka menuju kemandirian keuangan daerah. 
“Kita tetap berupaya memperjuangkan hak daerah dari pemerintah pusat terutama dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku,”ujarnya.
Marulam Manihuruk, Fraksi Demokrat DPRD Kubar mengapresiasi dan mengucapkan proficiat, Pemkab Kubar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kita bersyukur karena opini WTP yang diberikan oleh BPK RI.
Hasil auditing pemeriksaan sistematis sesuai dengan prinsip accounting atas laporan keuangan pemerintahan daerah yang diputuskan oleh lembaga tinggi negara yang berkompeten dan memiliki otoritas untuk itu. “Kami mensuport harapan dan upaya untuk mempertahankan opini WTP dan mendapatkannya lagi pada LKPD tahun 2024 mendatang,”ucapnya.
Proses pelaksanaan APBD untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bukanlah pekerjaan mudah. Namun pemerintah harus menyeiramakan antara konsep dengan karya, antara rencana anggaran dengan praktek penggunaan belanja untuk pelaksaan program-program,”teranya. (KP6)

  • Jumat, 21 Juni 2024 - 18:24:15 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya