Pemkab Apresiasi Lima Fraksi DPRD Kubar, Setuju dan Pengesahan terhadap RPPA 2023

  • Selasa, 09 Juli 2024 - 05:06:14 WIB
  • Administrator
Pemkab Apresiasi Lima Fraksi DPRD Kubar, Setuju dan Pengesahan terhadap RPPA 2023

SAHKAN : Wakil Ketua I DPRD Kubar Kubar Ahmad Saiful (tengah) bersama Sekkab Kubar Ayonius (kiri) dan Anggota DPRD Kubar Ipin (kanan), menandatangani persetujuan bersama terhadap RPPA 2023 secara simbolis, di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kubar.

SENDAWAR-Pemkab Kutai Barat (Kubar) mengapresiasi lima fraksi DPRD Kubar yang telah menerima persetujuan dan pengesahan bersama terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (RPPA) Kubar tahun anggaran 2023.
“Persetujuan tersebut tentu diberikan berdasarkan penilaian kritis dan pertimbangan yang obyektif terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 yang disampaikan pemerintah daerah,”kata Bupati Kubar FX Yapan melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekkab Kubar Ayonius.
Bupati menyampaikan ini, pada Rapat Paripurna XI Masa Sidang II tahun 2024 DPRD Kubar, acara pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RPPA tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kubar, Barong Tongkok, Senin (8/7/2024). Pada Rapat Paripurna tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kubar Ahmad Saiful.
Adapun lima fraksi DPRD Kubar terdiri, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Nasdem dan Perindo (F-HNP), Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera (F-AGS) dan Fraksi Demokrat.   
Bupati menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2023 adalah Wajar tanpa pengecualian (WTP) opini tersebut, tetap bisa dipertahankan selama 9 tahun berturut-turut.“Kita patut bersyukur karena kerja keras bersama, sehingga membuahkan hasil yang membanggakan. Namun demikian, kita tidak boleh merasa puas dan lengah,”ujarnya.
Pemkab menyadari hasil yang dicapai itu, tidaklah bersifat instan dan permanen melainkan ditinjau serta dievaluasi setiap tahunnya. Karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan semangat kerja keras serta kekompakan semua pihak terkait. “Semoga kedepan kita masih dapat mempertahankan opini WTP,”ucapnya.
Salah satu langkah penting dan mendesak dalam mewujudkan harapan tersebut adalah menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK RI. Pemkab juga berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegasnya.
Sebagaimana telah dilaksanakan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) semester I pada 24 sampai 28 Juni 2024, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim dan Pemkab Kubar mendapatkan peringkat ke-4 atau sebesar 91,27 persen dengan tingkat penyelesaian dan progres tertinggi,”terangnya. 
Prestasi diperoleh dalam pengelolaan dengan mendapatkan opini WTP, hendaknya semakin memacu semangat untuk bekerja lebih keras. Upaya Pemkab dalam membenahi manajemen keuangan, tidak hanya sebatas mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Namun lebih dari pada itu, kita ingin meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan keuangan, agar dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Untuk jangka pendek fokus perhatian pemerintah adalah menyelesaikan dan membenahi kelemahan-kelemahan yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK RI. Sedangkan jangka panjang akan dilakukan pembenahan terhadap seluruh aspek-aspek yang terkait pengelolaan keuangan secara komprehensip dan berkesinambungan,”tegasnya. (KP6)

  • Selasa, 09 Juli 2024 - 05:06:14 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya