Lima Fraksi DPRD Kubar Setuju RPPA Kubar 2023, Untuk Disahkan

  • Selasa, 09 Juli 2024 - 05:07:57 WIB
  • Administrator
Lima Fraksi DPRD Kubar Setuju RPPA Kubar 2023, Untuk Disahkan

Sopiansyah, Ketua Fraksi AGS DPRD Kubar (kanan) menyerahkan berkas kepada Wakil Ketua I DPRD Kubar Ahmad Saiful (dua kiri) dan disaksikan Sekkab Kubar Ayonius (kiri) serta Anggota DPRD Kubar Ipin (dua kanan) secara simbolis, pada Rapat Paripurna DPRD Kubar, di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kubar.

SENDAWAR-Lima Fraksi DPRD Kutai Barat (Kubar) menerima dan menyetujui terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (RPPA) Kubar tahun anggaran 2023, untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Lima fraksi tersebut menyampaikan, pada Rapat Paripurna DPRD Kubar, acara pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap RPPA tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kubar, Barong Tongkok, Senin (8/7/2024). 
Adapun lima fraksi DPRD Kubar terdiri, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Nasdem dan Perindo (HNP), Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera (AGS) dan Fraksi Demokrat.   
Marulam Manihuruk, Fraksi Demokrat DPRD Kubar menyampaikan dari bahan referensi  hasi kerja Pansus RPPA dan jawaban pemerintah daerah (pemda) terhadap pemandangan umum fraksi (PUF) DPRD serta didiskusikan melalui musyawarah di internal Fraksi Demokrat sehingga tercapai mufakat. “Maka itu, menyatakan dapat menerima dan menyetujui RPPA tahun anggaran 2023, untuk disahkan menjadi Perda,”ujarnya. 
Kami menyampaikan penghargaan bahwa pemda memberi apresiasi yang tulus atas perhatian dan dukungan DPRD kepada pemda dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kubar saat ini. Hal ini dalam mewujudkan Kubar yang masyarakatnya cerdas, sehat dan dan produktif berbasikan ekonomi kerakyatan.
Sopiansyah, Ketua Fraksi AGS DPRD Kubar mengatakan setelah menimbang dan mencermati nota pengantar beserta dokumennya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 dan jawaban pemerintah terhadap PUF, maka Fraksi AGS sangat memaklumi laporan tersebut.
Karena kami melihat ada niat baik, kinerja yang sungguh-sungguh dari jajaran seluruh Pemkab Kubar dalam melaksanakannya. Karena itu, Fraksi AGS dapat menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023,”terangnya.
Syaparuddin, Fraksi Golkar DPRD Kubar menyampaikan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. 
Harapan kami kepada bapak Bupati kiranya dapat memperbaiki sistem pengendalian intern terutama di dalam penyajian dan pengelolaan aset daerah. Kemudian, penyertaan modal, penyajian investasi non permanen dan saldo awal serta mutasi piutang pajak dan retribusi daerah mampu disajikan sesuai SAP.
Penyempurnaan perangkat dan sdm harus mampu membawa perubahan baik tata kelola keuangan daerah disajikan dengan benar-benar taat azas, aturan dan tepat waktu serta mampu dipertanggungjawabkan dan menyajikan informasi tentang upaya yang telah dilakukan pemerintah serta hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur.
“Untuk menyampaikan laporan keuangan pemda secara akuntabilitas, manajemen dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akutansi keuangan,”tegasnya. 
Hal senada dikatakan juga, Yudi Hermawan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kubar menyatakan bahwa dapat menerima Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. (KP6)

  • Selasa, 09 Juli 2024 - 05:07:57 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya