Tupoksi Bagian Hukum

1

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama

1. Tupoksi

:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan kordinasi urusan bantuan hukum dan kerjasama;
2. Pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan bantuan hukum dan kerjasama;
3. Pelayanan administrasi urusan bantuan hukum dan kerjasama;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyiapkan bahan-bahan dan menyelesaikan permasalahan hukum, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Melaksanakan advokasi hukum kepada Pemerintah Kabupaten dan Aparatur Daerah;
8. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa;
9. Menelaah peraturan perundang-undangan dan penyiapan kebijakan hukum dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain;
10. Melaksanakan koordinasi penegakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia skala Kabupaten;
11. Mewakili Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan perkara Perdata/Tata Usaha Negara di Pengadilan;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten;
13. Melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jumlah SDM

:

2 orang ASN

7 orang TKK

3. Produktivitas berupa

1. MoU.
2. PKS.
3. NPHD.
4. Laporan Ranham.
5. Penanganan Perkara, Perdata dan PTUN.

4. Informasi / data khusus

5. Publik terkait jejaring kerja

1. Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim.
2. Biro Hukum Pemerintah Propinsi Kaltim.
3. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

1

Sub Bagian Dokumentasi dan Diseminasi Produk Hukum

6. Tupoksi

:

15. Penyiapan perumusan kebijakan dan kordinasi urusan dokumentasi dan desiminasi produk hukum;
16. Pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan dokumentasi dan desiminasi produk hukum;
17. Pelayanan administrasi urusan dokumentasi dan desiminasi produk hukum;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Desiminasi Produk Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
20. Menyiapkan dan menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan kepada seluruh perangkat daerah;
21. Menyusun katalog produk hukum Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten berdasarkan pedoman yang berlaku;
22. Melaksanakan sosialisasi, desiminasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
23. Menghimpun dan mendokumentasikan Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya;
24. Merencanakan kegiatan, menyusun dan mengolah database melalui media elektronik produk hukum daerah;
25. Menyiapkan sarana prasarana penyuluhan hukum kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Hukum;
1. Melaksanakan ketatausahaan Bagian Hukum;
28. Melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Desiminasi Produk Hukum;
55. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jumlah SDM

:

2 orang ASN

2 orang TKK

8. Produktivitas berupa

6. Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
7. Pendataan dan Penetapan Kadarkum.
8. Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

1. Informasi / data khusus

10. Publik terkait jejaring kerja

4. Kementerian Hukum dan HAM.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum se-Indonesia.
6. Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim.
7. Biro Hukum Pemerintah Propinsi Kaltim.

1

Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

11. Tupoksi

:

82. Penyiapan perumusan kebijakan dan kordinasi urusan hukum dan perundang-undangan;
109. Pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan hukum dan perundang-undangan;
136. Pelayanan administrasi urusan hukum dan perundang-undangan;
163. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
190. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
217. Melaksanakan kegiatan, menyiapkan dan memproses bahan-bahan dan memfasilitasi pelayanan pada perangkat daerah dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah sampai dengan penetapan perundang-undangannya;
244. Melaksanakan kegiatan dan melaksanakan pedoman administrasi termasuk pencatatan produk hukum daerah;
271. Menyelia dan membuat rancangan peraturan daerah dan rancangan produk-produk hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
298. Melaksanakan kegiatan penyusunan program pembentukan peraturan daerah  bersama-sama dengan DPRD;
325. Mengikuti dan memonitor proses pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD sampai dengan penetapan dan pengundangannya;
352. Melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
379. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Jumlah SDM

:

2 orang ASN

7 orang TKK

13. Produktivitas berupa

1. Peraturan Daerah.
10. Peraturan Bupati.
11. Keputusan Bupati.
12. Instruksi Bupati.

• Informasi / data khusus

• Publik terkait jejaring kerja

8. Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim.
9. Biro Hukum Pemerintah Propinsi Kaltim.