.JPG)
SAMARINDA-Wakil Bupati Kutai Barat H.Edyanto Arkan,SE bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Ayonius,S.Pd.,MM. Dan Kepala Inspektorat R.B Bely.J.W, SE., MM mengikuti Rapat Koordinasi Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Gedung Lamin Etam Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (31 Maret 2021) .
Acara tersebut mengangkat tema ”Meningkatkan Peran Pengawasan Intern dalam Mengawal Keselarasan Visi Misi Kepala Daerah Dengan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Daerah”
Acara dibuka langsung Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor, dihadiri oleh Kepala BPKP yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto, serta menghadirkan narasumber yaitu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Ucok Abdul Rauf Damenta, Pimpinan KPK Nurul Gufhron serta Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur Supriyadi.
Deputi Kepala BPKP Bidwas PIP polhutkam PMK, Iwan Taufik Purwanto, Program stregis harus di kawal dan diproritaskan, konsolidasi anggran, perencanaan yang matang sehingga diperoleh hasil yang baik untuk rakyat, penanganan pandemi covid 19 yang optimal serta terus mengawal program vaksinasi,katanya
Diharapkan dapat menjadi media untuk menjembatani keinginan kepala daerah baru untuk mewujudkan visi-misinya menjadi program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk menjamin keselarasan, akuntabilitas, dan tata kelola pelaksanaannya, sehingga perencanaan pengawasan yang akan dilaksanakan APIP dapat secara efektif mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tak lupa, dalam rangka pembangunan ibu kota negara (IKN), BPKP bersama pihak terkait juga akan mengawal rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas IKN.
Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan yang ditemui setelah acara, menuturkan Pemkab Kutai Barat sangat mendukung program APIP dalam mengawal Program pemerintah sehingga dengan APIP ini nantinya bisa mengamati dan mengingatkan pemerintah apabila dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ada hal-hal yang keluar dari koridor.
Menurut Wakil Bupati, pengawasan di Pemkab Kubar selama ini sudah berjalan dengan baik, tetapi juga harus didukung SDM.(HMS36)