.jpg)
Audiensi FKUB bersama bupati Kutai Barat FX.Yapan, SH, Rabu (15/9)
SENDAWAR-Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kutai Barat di bawah kepemimpinan Pdt. Heri, S.Th, SE, Rabu (15/9) menemui bupati FX. Yapan, SH sampaikan sejumlah program kerja guna meraih kondusifitas masyarakat. Tidak mustahil keberadaan organisasi ini sangat dibutuhkan dalam upaya membantu pemerintah melaksanakan sejumlah agenda program pembangunannya.
Rapat pertemuan dilaksanakan di ruang kerja bupati, kehadiran Kakankemenag Kubar Drs. H. Muhammad Syahrir, M.H pada kesempatan ini di dampingi kepala sub bagian tata usaha H. Achmad Syofian, S,Ag yang juga masuk dalam pengurusan FKUB masa bakti 2020-2024.
Untuk mencapai hal itu tentu dibutuhkan anggaran operasional pendukung kerja termasuk kantor kesekretariatan dan kesejahteraan para anggota FKUB. Sejauh ini kantor Kementerian Agama kabupaten Kutai Barat telah menyerahkan hibah bantuan dana operasional, dan masih membutuhkan tambahan dana serupa dari pemerintah kabupaten Kutai Barat.
Menyikapi permohonan ini, bupati Kutai Barat FX.Yapan, SH mengatakan agar FKUB dapat berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), terus lakukan komunikasi dan koordinasi tentang usulan biaya operasional yang mereka butuhkan, jangan sampai terlambat dalam penganggaran setiap tahunnya, pinta bupati.
Dalam pengoperasionalan anggaran di tahun 2022, pemerintah saat ini sudah masuk pada tahap perencanaan kerja (Renja). FKUB harus pro aktif di setiap proses prosedural penganggaran, silahkan berkoordinasi dengan Bappeda untuk mendapatkan arahan terbaik.
Saat ini dalam penganggaran pembangunan daerah sudah terkoneksi by system bersama KPK. Bila dalam laporannya tidak muncul usulan kegiatan pada suatu lembaga atau organisasi, tentu tidak akan dikucurkan dana tersebut kepadanya. Dalam kondisi serba sulit saat ini penganggaran pembangunan cenderung diarahkan berdasar kebutuhan bukan karena kepentingan.
Beliau tambahkan, saat ini kabupaten Kutai Barat meraih WTP sebanyak enam kali berturut-turut berkat pengelolaan anggaran yang transparan dan perencanaan dengan baik. Pemerintah sangat membutuhkan keberadaan FKUB serta organisasi lainnya yang membantu terciptanya kondusifitas di di daerah, ungkap bupati.
FKUB Kutai Barat telah beberapa kali melewati masa kepemimpinan sejak awal berdirinya. Majemuknya lapisan masyarakat yang menghuni di wilayah ini, peran organisasi ini sangat dibutuhkan untuk meredam konflik bila sesuatu terjadi perselisihan. FKUB telah menyiapkan sejumlah agenda kerukunan mulai dari desa sadar hukum, pemuda lintas agama, duta Kerukunan serta top program lainnya yang dapat membantu terciptanya kondusifitas di wilayah kabupaten Kutai Barat. (HMS36)