KUTAI BARAT, PROKOPIM — 27 Oktober 2025. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus Bimbingan Teknis Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) bekerja sama dengan Bankaltimtara. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Aji Tulur Jejangkat ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, unsur perbankan, serta para bendahara dan operator pengelola keuangan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), menghadirkan narasumber Budi Widihartanto Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Barat, Frederik Edwin, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi sebuah kebutuhan agar tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Frederik dalam sambutannya.
“Melalui forum ini, kita menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan seperti pajak dan retribusi, maupun pengeluaran atau belanja daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Frederik juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Bankaltimtara yang telah mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Kepala Bankaltimtara, Sayid Mohammad Hasan, dalam sambutannya menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital di bidang keuangan.
“Bankaltimtara siap menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat transformasi digital, menghadirkan layanan publik yang tangguh, serta memperkuat ekosistem transaksi non-tunai di daerah,” tutur Sayid.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Petrus, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengelola keuangan, bendahara pengeluaran dan penerimaan, serta operator keuangan di lingkungan Pemkab Kutai Barat.
Melalui bimbingan teknis ini, peserta diharapkan dapat memahami penggunaan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) secara menyeluruh, guna mendukung implementasi transaksi nontunai yang realtime dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Bupati Frederik juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja di era digital.
“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan mindset. Saya berharap seluruh perangkat daerah berkomitmen menerapkan transaksi non-tunai dan memastikan seluruh proses keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan Bankaltimtara akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital seperti QRIS Bankaltimtara serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Dengan sistem pembayaran digital, masyarakat akan lebih mudah bertransaksi, sementara pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem yang lebih efisien dan transparan,” tegas Bupati.
Kegiatan HLM TP2DD dan Bimtek ATKP tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk terus memperkuat transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan dibukanya kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, bersinergi, dan bertransformasi digital demi mewujudkan “Kutai Barat yang Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat.”(KP36)