PARIPURNA: Bupati Kubar FX Yapan (kanan) didampingi Wabup Kubar Edyanto Arkan (tengah) dan Kepala BKAD Kubar Sahadi (kiri), saat menyampaikan kepada fraksi DPRD Kubar, pada Paripurna DPRD Kubar, melalui zoom metting, di Ruang Rapat Koordinasi Lantai 3, Kantor Setkab Kubar
SENDAWAR-Pemkab Kubar mengapresiasi lima fraksi DPRD Kubar yang telah menerima rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PPA) tahun 2020, meskipun dengan beberapa catatan.
Bupati Kubar FX Yapan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada dewan yang terhormat, telah memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Raperda tentang PPA tahun 2020.
“Persetujuan tersebut tentu diberikan berdasarkan penilaian kritis dan pertimbangan yang obyektif terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang di sampaikan Pemkab,”kata Bupati.
Bupati menyampaikan ini, pada Paripurna DPRD Kubar tentang pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama terhadap raperda PPA tahun 2020, melalui zoom metting, di Ruang Rapat Koordinasi Lantai 3, Kantor Setkab Kubar, Senin (5/7).
Adapun lima fraksi DPRD Kubar terdiri, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera (F-AGS), Fraksi Demokrat, Nasdem dan Perindo (F-DNP).
Bupati memaparkan sebagaimana diketahui bahwa opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 adalah
Wajar tanpa pengecualian (WTP) opini itu, tetap bisa dipertahankan selama enam tahun berturut-turut.
“Kita patut bersyukur karena kerja keras bersama sehingga membuahkan hasil yang membanggakan. Namun demikian, kita tidak boleh puas dan lengah,”ucapnya.
Pemkab menyadari hasil yang dicapai itu, tidaklah bersifat instan dan permanen melainkan ditinjau serta dievaluasi setiap tahunnya. “Karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan semangat kerja keras serta kekompakan semua pihak terkait, semoga kedepan kita masih dapat mempertahankan opini WTP,”ujarnya.
Salah satu langkah penting dan mendesak dalam mewujudkan harapan tersebut adalah menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK RI, Pemkab tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegasnya.
Prestasi diperoleh dalam pengelolaan dengan mendapatkan opini WTP, hendaknya semakin memacu semangat untuk bekerja lebih keras. Upaya Pemkab dalam membenahi manajemen keuangan, tidak hanya sebatas mendapatkan opini WTP dari BPK RI, namun lebih dari pada itu kita ingin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Untuk jangka pendek fokus perhatian pemerintah adalah menyelesaikan dan membenahi kelemahan-kelemahan yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK RI. Sedangkan jangka panjang akan dilakukan pembenahan terhadap seluruh aspek-aspek yang terkait pengelolaan keuangan secara komprehensip dan berkesinambungan,”ujarnya lagi. (hms6)