.jpg)
SENDAWAR, Prokopim-Berdasarkan evaluasi sementara capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, Pemkab Kutai Barat (Kubar) masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan dinamika ekonomi daerah, perkembangan usaha masyarakat, dan penyesuaian regulasi sektoral.
“Rapat ini diselenggarakan untuk memastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data,” ujar Bupati Kubar Frederick Edwin, yang diwakili Plt Asisten 1 Sekkab Kubar Philip Silitonga, saat membuka Rapat Evaluasi PAD 2025 dan Penetapan Target PAD 2027, di Ruang Rapat Diklat Lantai 3 Kantor Bupati, Jumat (5/12/2025).
Philip Silitonga, yang juga menjabat Kepala Bapenda Kubar, menyampaikan beberapa fokus evaluasi, antara lain: realisasi PAD 2025 pada komponen pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD sah lainnya; identifikasi kendala pemungutan, pengawasan, dan pelaporan pendapatan; pemutakhiran data potensi pendapatan; serta penetapan target PAD 2027 secara realistis, objektifdan terukur.
Bupati menekankan pentingnya peran proaktif seluruh Perangkat Daerah dalam perhitungan potensi berbasis data, monitoring intensif dan koordinasi agar target PAD 2027 dapat dicapai secara optimal. Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi terkait arah kebijakan fiskal, dasar penyusunan APBD, penguatan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Peningkatan PAD harus sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, pelayanan publik yang baik, dan tidak membebani masyarakat. Pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dilakukan secara cermat dan proporsional,”tegas Bupati.
Harapannya, peningkatan PAD terukur dan konsisten setiap tahun, tata kelola pendapatan semakin berkualitas sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pelayanan publik, serta target PAD 2027 tersusun secara realistis, berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bapenda Kubar, seluruh Perangkat Daerah, BKAD, Inspektorat, dan semua pihak yang berperan aktif dalam peningkatan pendapatan daerah. (KP6)